Jakarta, posbandung.com
Untuk Pilres tahun 2024 cacat hukum, jika pemilu ini tidak perdoman pada KPURI sebaiknya di bubarkan karena anggarannya sudah besar, minggu (25/02).
Sempat Viral bahwa Survey lembaga swasta para pakar tercengang, mengatur aturan pakai apa?
Sebenarnya Pemilu ini berpedoman pada QC atau atau KPURI, kok sudah bisa menentuhkan menang oleh QC, hal ini perlu ada undang-undang mengatur tentang itu.
Seorang pakar juga tercengang, kok belum ada hitungannya dari KPU sudah bisa di tayangkan oleh lembaga Survey Swasta.
Prof Ronnie Higuchi Rusli (pakar IT, statistik dan guru besar UI) diundang Bawaslu sbg ahli kesohihan Quick Count (QC).
“Lembaga-lembaga survey pun harus diundang, dan harus membawa pembuktian dengan kongkrit”, katanya Prof Ronnie Higuchi Rusli di whatsapp group.
Selama ini belum ada undang-undang yang mengatur lembaga survey itu bisa menentukan tentang pemilu.
“Tapi tak ada satu pun surveyor QC yang mau hadir, hal ini harus di selesaikan di tingkat hukum”, tuturnya.
Menariknya, kata Prof Ronnie, semua anggota Bawaslu dan KPU hanya terperang melihat rumus-rumus yang disajikan beliau. Tak ada yang bisa tanya kpd Prof Ronnie.
Wah hasil, Prof Ronnie rekomendasikan bahwa ia berharap pada Pemerintah harus di buat dasar hukumnya, sehingga lembaga survey tidak mengarang-ngarang.
Menurutnya, kedepan untuk pemilu/pilkada Lembaga Survey QC harus dibuka ke publik dan juga ke @bawaslu_RI dan @KPU_ID :
1. Sumber pendanaannya.
2. Perhitungan samplingnya.
3. Person yg ambil sampling.
4. Metode perhitungan QC.
5. Post audit penggunaan dana.
Menurut Donal Rusdi Mahasiswa F-Komputer, Karena kepentingan publik harus terbuka.
Nah… jadi semua lembaga QC itu ternyata memang belum teruji krebible dan berani bertanggung jawab ke publikkah.
“Giliran ditantang sang pakar, semua pada tak hadir dan berani bertanggung jawabkah dengan hasil QC tsb…?”, ujranya Donal Rusdi Mahasiswa F-Komputer.
Henry / posbdg
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts
Mashudi Terpilih Aklamasi salaku Ketua PWI Provinsi Banten.
Hak pilih warga kami sebanyak 118 kk, di perkirakan ada 30an kk tidak hadir mengunakan hak suaranya
Ditingkat TPS di Desa Pakualam masih Nomor Urut 01 masih unggul.
Asmawi mengungkapkan ketahanan pangan yang saat ini sudah dilakukan oleh pihaknya yakni penanaman cabe.
Maesyal-Intan berjanji akan meningkatkan insentif para guru ngaji dan juga guru paud di Kabupaten Tangerang.
No Responses