Warga di Jogja teriak pajak PBB akan naik, direncanakan mulai 1 Januari 2025.

POSBOGOR.COM – PRESIDEN ke.8 RI PRABOWO SUBIANTO -Gibran Raka Buming Raka, Stabilitas Politik Aman Nyaman , lndonesia. Damai Rukun, Makmur Sejahtera semoga menjadikan cita cita luhur lndonesia Emas Jaya selalu ,Refleksi meditasi diri dengan alam jelang akhir tahun 17 Nov 2024 .

Kondisi fluktuasi Daya beli Rakyat lndonesia serta Keterpurukan Ekonomi belum ada nya greget mercusuar dan terobosan briliant tentang berkiprahnya Strategi kabinet Merah Putih cq Menkeu Prof DR Sri mulyani bersama Dewan Ekonomi Nasional [DEN ].

Komandoi oleh Bapak Jenderal LBP dan Ibu Maria Pangestu tiba tiba ada berita gara gara setoran Pajak PPN 2024 Gagal Total meraup target pendapatan Negara Rp.1.988.9 Triliun.

Maka Menkeu dan Tim Ekonomi Nasional terpaksa akan memberlakukan “TARIKAN PAJAK PPN  Pajak Pertambahan Nilai hingga mencekik sebesar 12 % ,terhitung pemberlakuan mulai 1 Januari 2025”

Dengan alasan Harmonisasi Undang undang Peraturan Pajak HPP.Dr Bernard GAKORPAN Presisi Polri  mekanisme pemberlakuan HPP kondisi saat ini kurang tepat oleh karena semua kita tahu

Daya beli masyarakat menengah kebawah lndonesia saat ini sangat terpuruk akibat Hutang Negara yang terlalu banyak menjadi beban Anggaran APBN.

lndikasi alasan DPP GAKORPAN PRESISI Cukup banyak sbb: (1 ).lndeks kumulatif dan.jumlah penduduk kelas menengah hanya 4.5 juta jiwa pada tahun 2023.

Oleh karena data BP Statistik yang meneropong bahwa adanya penurunan jumlah penduduk kelas menengah dalam 5 tahun 2019 – 2023 Namun 2025 Menkeu krjar target Pajak PPN Rp.1.988 Triliun sontak menjadi Rp.2.189 Triliun.

Tentu saja akibat Dampak buruk info Data BP Statistik tentang Rakyat Miskin di lndonesia ,tidak sebanding dengan kenyataan di Lapangan Ratio penduduk Rakyat miskin data aktual yang sebenarnya sangat membesar ,sangat membludag sekali.

(2) Bukti de-valuasi dilematis 5 bulan beruntun gonjang ganjing stabilitas Jelang Pemilu pergantian Pilpres sejak bulan Mei 2024 ini adalah gambaran nyata.

Terburuk dan terpuruknya daya beli masyarakat menengah kebawah lndonesia , Namun jika benar diberlakukannya kensikan 12% Pajak PPN, Seyogyanya semakin matilah daya beli masyarakat itu sendiri yang berimbas kepada rawan stabilitas kamtibmas.

Angka kriminalitas, angka bunuh diri akan semakin marak terjadi akibat hutang rentenir numpuk (3).Fluktuasi konteks kenaikan Pajak PPN meski hanya 1% berdamoak signifikan Rushis kepada kenaikan fluktuasi biaya produksi lndustri barang dan Jasa karena laju pertumbuhan zero titik.nadir bahan baku pun terpaksa naik .(4 ).

Bagi kalangan lndustr kuat i & para pengusaha yang hebat ,tetap opsih pilihan utama adalah kurangi biaya produksi termasuk PHK = Pemutusan Hubungan Kerja / Pegawai besar besaran .PHK menyebabkan Demonstrasi besar besaran.

Rakyat korban PHK akan turun ke Jalan menuntut nasibnya ,kontribusi mengganggu stabilitas Politik Pemerintahan dan nilai kepercayaan global dunia segi lnvestor asing puncak buah simalakama adalah Cheos Stabilitas Politik Nasional.

Akan berdampak jadi terganggu Nilai kepercayaan publik bagi Pemerintahan yang baru dilantik ini why not ..???!!”

(5 ).Negara harus hadir disini untuk melindungi segenap Rakyat dan seluruh tumpah darah lndonesia harus dicarikan “Solusi arief dan bijaksana, inilah bukti kepedulian Leadership kepemimpinan Nasional.

Kongkrit tajuk berita opini publik dampak progresif semakin terpuruknya iklim daya beli Rakyat lndonesia .sektor Jasa juga merambah akan menyesuaikan iklim dengan perkrmbsngan demand harga dipasaran .

Perlunya Pemerintah konsep Blusukan investigasikan operasi indeks harga pasar Artinya dampak buruk seluruh sendi sendi kehidupan rakyat lndonesia akan berat Tarikan Roda Pedatinya menuju konsep INDONESIA EMAS

“PPN 12% terpaksa diberlakukan per 01 Januari 2025 awal Tahun depan ketika banyaknya Pengangguran dan.korban PHK massal

(dr. Bernard Sagian, SH,.MH)

Related Posts